Home Pemerintahan & Politik Polres dengan BPN Bojonegoro, Bentuk Satgas Mafia Tanah

Polres dengan BPN Bojonegoro, Bentuk Satgas Mafia Tanah

48
SHARE
Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro,SH,SIK,M.Si dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Wasis Suntoro, saat penanda tanganan Kesepakatan bersama Polres Bojonegoro dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Pembentukan Satgas mafia tanah, di Aula Parama Satwika Mapolres Bojonegoro, Jum’at (6/10/2017).

BOJONEGORO (Rakyat Independen)- Pendantanganan Kesepakatan bersama Polres Bojonegoro dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, Pembentukan Satgas mafia tanah pungutan liar dan percepatan sertipikasi tanah asset Polri, digelar di Aula Parama Satwika Mapolres Bojonegoro, Jum’at (6/10/2017).

Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan penanda tanganan atau MoU (Memorandum of Understanding) antara Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro,SH,SIK,M.Si dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro Wasis Suntoro, dengan disaksikan para Pejabat Utama (PJU) Polres Bojonegoro serta Para Kasubbid, Kasi di BPN Kabupaten Bojonegoro, yang memadati Aula Parama Satwika yang berada di Lingkup Mapolres Bojonegoro itu.

Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro,SH,SIK,M.Si, yang memperoleh kesempatan memberikan sambutannya mengatakan, Pembentukan Satgas Mafia Tanah dan Pungutan liar (pungli) bertujuan untuk membuka ruang keterbukaan atau tranparansi dalam pengurusan sertipikat tanah di Kabupaten Bojonegoro tersebut.

“Penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU antara Polres dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro merupakan wujud keterbukaan yang kita lakukan seiring dengan OGP (Open Government Patnership) yang disandang oleh Kabupaten Bojonegoro ini. Kegiatan ini, merupakan bentuk kerjasama dengan Instansi terkait yang bertujuan untuk meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi,” tegas Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro,SH,SIK,M.Si, Jum’at (6/10/2017).

Salain itu, tujuan dilakukan kesepakatan bersama ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang tata cara penanganan, menyamakan persepsi tentang upaya pencegahan masalah pertanahan, menyamakan persepsi terkait sharing informasi, upaya efektifitas dan efisiensi permasalahan yang ditangani oleh penyidik. Serta adanya semangat kebersamaan dan sinergi yang baik antar kedua belah pihak.

Masih menurut Mas Wahyu SB – demikian, Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro,SH,SIK,M.Si, akrab disapa – Kegiatan kesepakatan bersama atau MoU antara Polres dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro itu, merupakan implementasi kesepakatan Kapolri dengan Kementerian Agraria dan Tata ruang yang juga telah melakukan MoU terhadap pemberantasan mafia tanah dan pungutan liar.

Berita Terkait  Dua Penjual Miras Jenis Arak, Sudah Selasai Jalani Sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Bojonegoro

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bojonegoro Wasis Kuncoro mengatakan, bahwa kesepakatan yang dibuat adalah untuk menyamakan persepsi dalam penanganan masalah pertanahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dimana, penanganan kasus tanah antara BPN dengan Polres Bojonegoro, harus saling mengetahui sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Selama ini pengurusan dokumen di BPN Bojonegoro telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan untuk permintaan data oleh suatu instansi harus terlebih dahulu dimintakan ijin Kakanwil. Namun kebijakan saya sepanjang tujuannya jelas, maka saya akan memberikan data yang diminta, sambil juga mengajukan ijin kepada Kakanwil,” ucap Kepala BPN Bojonegoro Wasis Kuncoro.

Sedangkan untuk target MOU ini adalah semaksimal mungkin ada produk berupa sertifikat asset Polres sampai akhir tahun. Kami akan bantu dengan target minimal ada produk sertifikat asset Polres sebelum pergantian tahun ini.

Dalam Pemberantasan Mafia Tanah, menurut Kepala BPN ada 2 (dua) hal untuk mengetahui bahwa orang tersebut termasuk Mafia Tanah yaitu dilihat dari persyaratan yuridis formil maupun dari itikad baik dari penguasaan tanah tersebut, sehingga dengan dibentuknya satgas ini akan lebih mudah mendeteksi adanya Mafia Tanah.

Sedangkan itu Kabag Ops Polres Bojonegoro Kompol Teguh Santoso,SE, sebelum acara penandatangan MoU selaku ketua Satgas anti Mafia Tanah memberikan gambaran bahwa MoU antara Polres Bojonegoro dengan Kantor Pertanahan Bojonegoro bahwa penandatanganan kesepakatan bersama kali ini sebagai tindak lanjut dari MoU Kapolri dengan Menteri ATR/BPN.

Berita Terkait  Anggota Sat Lantas Bojonegoro Tilang Anak-anak Dibawah Umur, Yang Mengendarai Sepeda Motor

“Sebelumnya kami telah melakukan penelitian dengan fungsi terkait yaitu Satreskrim terkait kesesuaian dengan Perkap 12 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan kerjasama Kepolisian khususnya pada Pasal 8 dan Pasal 9,” ucap Kabag Ops Polres Bojonegoro Kompol Tegus Santoso,SE, Jum’at (6/10/2017).

Masih dalam penjelasananya bahwa kersajama ini telah dilaksanakan MoU oleh tingkat Pusat, sehingga ini kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut diwilayah dengan melaksanakan pembuatan kesepakatan bersama yaitu tentang pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah, Satgas Anti Pungutan Liar dan Satgas Percepatan Sertipikasi Tanah Aset Polri.

Dari kesepakatan bersama ini juga langsung ditindaklanjuti dengan keputusan bersama yang telah disesuaikan dengan petunjuk administrasi umum (jukminu) Polri dan apabila nanti sebelum ditindaklanjuti ada kesalahan penyusunan dapat disesuaikan dengan jukminu dari Instansi terkait.

“Apabila ada perubahan dapat disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama,” terang pria yang akrab disapa Mas Teguh itu, serius.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Kabag Ops tentang gambaran umum naskah MoU, acara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan naskah keputusan bersama pembentukan tim terpadu Satgas Anti Mafia Tanah, Satgas Anti Pungli dan Satgas Percepatan Sertipikasi Tanah Aset Polri di Kabupaten Bojonegoro dan diakhiri foto bersama dan ramah tamah. **(Kis/Red).

 

Loading...
SHARE