Home Pemerintahan & Politik Ini Perbedaan Aturan, Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro 2017

Ini Perbedaan Aturan, Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro 2017

5937
SHARE
Foto dukumen: Bupati Bojonegoro Suyoto (tengah) Asisten I Bidang Pemerintahan Djoko Susilo (kiri) dan Kepala DPMPD Kabupaten Bojonegoro Ec Djumari (kanan) dalam suatu acara di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Jawa timr, (Foto: Sukisno).

BOJONEGORO (Rakyat Independen)- Pengisian lowongan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur, sudah memasuki tahapan sosialisasi yang berlangsung di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (19/7/2017). Dalam acara tersebut, disampaikan tentang adanya perubahan tentang ujian tulis perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017, jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut dimanfaatkan untuk melakukan penjabaran tentang Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang perangkat desa tersebut, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Soehadi Moeljono. Tampil menyampaikan materi Asisten I Bidang Pemerintahan Djoko Lukito dan Kepala DPMPD Kabupaten Bojonegoro Ec Jumari yang diwakili oleh Kabid Bina Pemerintahan Desa Sugeng Firmanto.

Dalam penyampaian materi, para peserta sosialisasi pengisian lowongan perangkat desa tersebut, mereka diberikan 2 (dua) lembar selebaran yang berisikan tentang Tahapan pengisian perangkat desa Tahun 2017. Dari selebaran tersebut, dijabarkan tentang tahapan pengisian perangkat desa oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Djoko Lukito dan Kabid Bina Pemerintahan Desa Sugeng Firmanto. Termasuk, dengan perubahan atau perbedaan dalam kegiatan Pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 ini.

Kepala DPMPD Kabupaten Bojonegoro Ec Jumari yang diwakili oleh Kabid Bina Pemerintahan Desa Sugeng Firmanto, dalam menyampaikan materi bicara tentang ujian tulis perangkat desa yang berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Jika sebelumnya, kegiatan ujian tulis digelar di masing-masing desa, untuk kali ini ujian tulis dilaksanakan di Kantor Kecamatan masing-masing. Jika pesertanya banyak, maka bisa pinjam gedung sekolah yag berkedudukan di masing-masing Ibukota kecamatan (IKK) setempat,” tegas Kabid Bina Pemerintahan Desa Sugeng Firmanto, Rabu (19/7/2017).

Ditambahkan, jika ruang kecamatan tak mampu menampung jumlah peserta, maka tim bisa pinjam gedung sekolah yang berada di masing-masing ibukota kecamatan tersebut. Makanya, ujian tulis dilaksanakan hari Minggu, agar tak mengganggu aktifitas kantor kecamatan masing-masing, jika membutuhkan pinjam tempat gedung sekolah, kondisi Minggu juga pas libur sekolah sehingga tak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

Berita Terkait  Ban Mobil Meletus Hingga Membuat Oleng dan Menabrak 2 Sepeda motor, di Temayang

Mengenai batasan umur, sering tak diketahui oleh masyarakat, sehingga disampaikan sesuai dengan Perda Perangkat desa Kabupaten Bojonegoro, bahwa usia yang bisa mengikuti ujian perangkat desa minimal berusia 20 tahun dan maksimal 42 tahun, dihitung sesaui tanggal ujian tulis tersebut. Juga mengenai wajib memiliki sertifikat IT (Informasi dan Teknologi) atau lulus pendidkan komputer memang menjadi syarat mutlak karena erangkat desa saat ini dituntut harus bisa mengoperasikna komputer.

“Syarat itu tak berlaku bagi pendaftar yang lulus dari sekolah komputer. Mereka tak harus memiliki sertifikat karena ijasahnya sudah menyatakan lulus Sekolah Komputer,” ungkapnya.

Agar ujian perangkat bisa dijamin transparan, maka Tim Pengisian perangkat desa masing-masing bakal menggandeng sebuah Perguruan Tinggi yang difasilitasi Pemkab Bojonegoro dalam hal pembuatan soal-soal ujian. Hal itu dimaksudkan agar soal-soal ujian dalam kondisi aman dan tak bocor ke peserta ujian.

Untuk hasil ujian tulis akan diumumkan usai ujian atau hari itu juga dan peserta bisa langsung menunggu hasilnya sehingga hari itu juga bisa diketahui siapa saja yang lulus dalam ujian tulis perangkat desa tersebut. Yang lulus adalah mereka yang memiliki nilai tertinggi dibanding dengan peserta lainnya di masing-masing lowongan jabatan perangkat tersebut.

“Hanya saja, ada perbedaan mengenai hal kelulusan. Untuk ujian perangkat kali ini, tak menggunakan patokan nilai. Yang terpilih menjadi perangkat desa adalah mereka yang nilainya tertinggi jika dibanding dengan peserta lainnya di masing-masing lowongan perangkat di masing-masing desa tersebut,” kata pria yang akrab disapa Mas Sugeng itu menjlentrehkan.

Berita Terkait  Pelajar Asal Sugihwaras Alami Kecelakaan dan Tewas Seketika di TKP, di Jalan Raya Kabunan, Balen

Khusus untuk lowongan Kepala dusun (kasun) yang calonnya berasal dari luar desa atau luar daerah, harus memperoleh dukungan dari 25 persen warga di dusun setempat dibuktikan dengan tanda tangan dukungan dengan dilampiri foto copy KTP mereka yang mendukungnya.

Masih menurut Mas Sugeng, untuk pengisian perangkat desa tahun ini, nama penyelenggaranya adalah Tim Pengisian Perangkat desa dan bukan panitia seperti dulu. Pembentukan Tim Pengisian Perangkat desa menjadi kewenangan Kepala desa di masing-masing desa, dengan jumlah panitia paling banyak 5 orang yang terdiri dari unsur, perangkat desa, kelembagaan desa, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan yang ada di desa tersebut.

“Ini merupakan regulasi dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, jika ada yang kurang jelas jangan membuat penafsiran sendiri, sebaiknya tanyakan langsung ke Tim Pengisian perangkat desa di masing-masing desa. Jika merasa belum jelas juga, bisa langsung menemui kepala desanya masing-masing karena mereka telah memperoleh sosialisasi tentang pengisian perangkat desa Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 ini,” tegasnya.

Perlu diketahui, di wilayah Kabupaten Bojonegoro ada pengisian jabatan perangkat desa sebanyak 1.034 dan ditambah 59 jabatan sekdes PNS yang ditarik oleh Pemkab Bojonegoro dan bakal langsung di isi, jadi ada total lowongan jabatan perangkat desa sebanyak 1.093 jabatan perangkat desa. **(Kis/Red).

 

Loading...
SHARE